PM Jepang Resmi Bubarkan DPR Majelis Rendah, Pemilu DPR Majelis Rendah Digelar 8 Februari
Bandung, Informatika News Line, 24/01/2026
Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen (majelis rendah) Jepang, pada Jum'at (23/01/2026). Pembubaran majelis rendah Jepang ini terjadi, setelah Takaichi tiga bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang baru.
"Hari ini, saya sebagai Perdana Menteri, memutuskan untuk membubarkan majelis rendah,” Kata Sanae Takaichi dalam keterangannya kepada pers, sebagaimana yang dikutip oleh Reuters.
Sebelumnya PM Takaichi pada Senin (19/01) juga menyampaikan bahwa rakyat adalah satu-satunya penentu penting dalam meneruskan jabatannya di eksekutif.
"Saya percaya bahwa satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai warga negara yang berdaulat, untuk memutuskan apakah Sanae Takaichi harus menjadi perdana menteri," kata Takaichi seperti dikutip The Associated Press.
Sistem politik Parlementer yang dianut oleh Jepang memungkinkan Perdana Menteri membubarkan Parlemen. Berbeda tentunya dengan sistem pemerintahan Presidensial yang dianut di Indonesia. Kepala Pemerintahan di Indonesia dijabat oleh Presiden, akan tetapi posisi Presiden di Indonesia sederajat dengan DPR, sehingga tidak memungkinkan Presiden membubarkan DPR. Meskipun dalam beberapa kegiatan pemerintahan posisi Presiden lebih berkuasa dibandingkan dengan DPR.
Pada masa Orde lama, Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 pada tanggal 5 Maret 1960. DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah, sehingga Presiden Soekarno pun membubarkan DPR dan kemudian menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pembubaran yang dilakukan ini dimungkinkan secara regulasi, karena pada waktu itu Indonesia menganut model Demokrasi Liberal Parlementer. Kepala Pemerintahan Indonesia pada waktu itu, dipegang oleh Perdana Menteri, yang mencirikan penggunaan sistem Parlementer dalam pengelolaan negara.
Akan tetapi setelah UUD 1945 dan revisi yang telah dilakukan, digunakan kembali dalam roda pemerintahan, maka sistem pemerintahan Indonesia kembali ke sistem Presidensial yang tidak memungkinkan Presiden membubarkan DPR di Indonesia.
Pembubaran DPR Jepang, yang beranggotakan 465 orang tersebut, mengharuskan diadakannya Pemilihan Umum Sela yang harus digelar pada 8 Februari 2026. Masa kampanye sebelum Pemilihan Umum Sela, harus dilakukan selama 12 hari, dan secara resmi harus dimulai pada Selasa (27/1/2026). Hasil Pemilu sela ini akan memunculkan anggota majelis rendah baru untuk menggantikan majelis rendah yang telah dibubarkan oleh Takaichi.
Perdana Menteri wanita pertama Jepang ini, mengakui bahwa keputusan yang diambil itu, adalah pertaruhan masa depan dan karir politiknya sendiri sebagai PM.
"Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayakan saya untuk mengelola negara ini," kata Takaichi.
Pembubaran parlemen dilakukan untuk meminta mandat langsung dari rakyat. DPR Majelis Rendah Jepang ini gagal mengakomodir sejumlah konsep PM Takaichi.
Langkah
PM Takaichi ini punya tujuan utama memperkuat posisi Partai Demokrat
Liberal (PDL/LDP) yang berkuasa. Dalam beberapa tahun terakhir PDL
kehilangan kepercayaan publik akibat skandal korupsi dana politik serta
koneksi masa lalu dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.
Saat
pembubaran Majelis Rendah dilakukan, koalisi LDP atau PDL hanya memegang mayoritas tipis di majelis
rendah dan bahkan tidak menguasai majelis tinggi. Kondisi ini membuat
LDP harus selalu bergantung pada dukungan oposisi untuk meloloskan
berbagai agenda kebijakan di DPR. Pemilu dini yang dilakukan, diharapkan
dapat mengamankan kembali mayoritas pemerintahan di majelis rendah.
Majelis rendah adalah parlemen, yang memiliki kewenangan paling besar.
Untuk
mendukung kekuatan pemerintahannya, Takaichi juga menggandeng mitra koalisi
baru, Partai Inovasi Jepang (PIJ/JIP) yang berhaluan kanan. Kesepakatan
koalisi yang telah dibuat dengan LDP mencakup penguatan militer,
percepatan pengaktifan kembali reaktor nuklir yang tidak beroperasi,
serta mempertahankan suksesi kekaisaran hanya untuk laki-laki.
Keputusan untuk membubarkan lembaga yang tidak sejalan dengan keputusan politik Perdana Menteri adalah salah satu jalan politik untuk memperkuat koalisi LDP.
PM Takaichi berusaha memanfaatkan tingkat popularitas nya yang saat ini masih tinggi di mata masyarakat. Elektabilitas PM Takaichi mencapai 70% sejak terpilih sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2025 yang lalu.
Keputusan pembubaran ini diumumkan oleh Ketua Majelis Rendah, Fukushiro Nukaga yang kemudian disambut riuh oleh anggota parlemen yang serentak berdiri dan berteriak sambil meninggalkan ruang sidang untuk bersiap menghadapi kampanye.
Jepang akan menggelar pemilu lebih awal (snap election) pada 8 Februari 2026 untuk mengisi kekosongan legislatif di Majelis Rendah. Pemilu ini menjadi kontestasi elektoral pertama sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober 2025.
Keputusan PM Takaichi tentu saja menuai kritik dari oposisi. Pihak oposisi menilai bahwa pembubaran parlemen, justru menunda pengesahan anggaran belanja neagara. APBN ini dibutuhkan untuk mendukung langkah-langkah ekonomi, di tengah tekanan inflasi dan lemahnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Setelah pembubaran parlemen, pengesahan APBN pun terpaksa mundur sampai Pemilu baru dilakukan untuk memilih kembali anggota Majelis rendah yang akan mengesahkan APBN Jepang.
Pemerintahan PM Takaichi sedang menghadapi tantangan eksternal yang serius dengan Cnina. Hubungan Jepang - China memanas setelah PM Takaichi, menyatakan Jepang akan terlibat, jika Beijing mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Takaichi menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang akan turun untuk membantu Taiwan apabila Beijing menyerang ke Taiwan.Pernyataan itu memicu pembalasan ekonomi dan diplomatik dari China. Bukan itu saja, bahkan sejumlah warga Jepang yang menentang keputusan mendukung Taiwan ini berunjuk rasa terhadap keputusan Takaichi.
Sementara itu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mendorong Jepang untuk meningkatkan belanja pertahanan, seiring persaingan militer Washington dan Beijing di kawasan Asia-Pasifik. Jepang diminta oleh Amerika untuk menjadi proxy yang menandingi dominasi kekuatan China di Asia Pacifik, termasuk dalam masalah Taiwan, Amerika lebih memilih menggunakan tangan Jepang untuk melindungi Taiwan yang juga merupakan negara yang didukung oleh Amerika Serikat.
Untuk menandingi strategi politik Takaichi dan koalisi partai LDP, pihak oposisi mendirikan Aliansi Reformasi Sentris (ARS) ARS resmi diluncurkan pada Kamis (22/1) dan akan bersiap menjadi partai oposisi utama Jepang dengan dukungan 165 anggota parlemen di majelis rendah. Aliansi Reformis Sentral (ARS) merupakan koalisi antara Partai Demokrat Konstitusional Jepang (PDKJ) dan Partai Komeito (PK). ARS bertekad untuk mengalahkan blok penguasa konservatif LDP dan koalisinya, dalam Pemilu yang akan datang. Akan tetapi ARS, dinilai masih terpecah dan belum memiliki peluang kemenangan besar.
Berdasarkan survei yang dirilis oleh Kantor Berita Jepang NHK pekan lalu, sekitar 45 persen responden menganggap isu kenaikan harga sebagai hal paling krusial, disusul isu diplomasi dan keamanan nasional.
Di awal kepemimpinannya, Takaichi mendapat dukungan publik luas, setelah menjanjikan penghentian sementara pajak konsumsi sebesar 8% untuk makanan selama dua tahun.
Takaichi terkenal Sebagai politikus konservatif garis keras, yang berbeda jauh dengan PM Jepang sebelumnya yang jauh lebih moderat. PM Jepang sebelumnya Shigeru Ishiba terkenal jauh lebih moderat dibandingkan dengan Takaichi. Takaichi berjanji akan mendorong penguatan militer, peningkatan belanja pertahanan, serta kebijakan imigrasi yang lebih ketat demi menjadikan Jepang "kuat dan makmur", sejalan dengan arah politik yang saat ini sedang dipraktekkan oleh Donald Trump.
(vijay)